PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Kecamatan Selebar)

Komalasari, Pebliyana (2022) PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Kecamatan Selebar). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text PEBLIYANA KOMALASARI.pdf Download (6MB)

Abstract

Penegakan Hukum Perizinan Dalam Bidang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (studi dikecamatan selebar). Oleh: Pebliyana Komalasari, NIM. 1711150031. Pembimbing I: Masril. S.H., M.H dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum perizinan terhadap penyelengaraan usaha pemondokan di Kecamatan Selebar. (2) Bagaimana Pelaksanaan Penegakan hukum perizinan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan tanpa izin di kecamatan Selebar Perspektif Siyasah Dusturiyah. Untuk menggungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan metodelogi penelitian dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Informan penelitian dari DPMPTSP Kota Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu, Camat Selebar, Lurah Selebar, Pemilik Usaha Pemondokan. Data informasi yang di dapat baik dalam data primer maupun data sekunder, sehingga dapat diharapakan dan diperoleh gambaran atau kesimpulan yang jelas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Faktor Penghambat dan faktor pendukung dalam Penegakan Hukum Perizinan Dalam Penyelenggaraan Usaha Pemondokan Kota Bengkulu di Kecamatan Selebar yaitu Faktor Penegak Hukum, Faktor Peraturan, Faktor Masyarakat. Dan Faktor Pendukung nya Belum ada, karena penegakan hukumnya belum berjalan. Berdasarkan Pandangan Siyasah Dusturiyah bahwa Pelaksanaan Penegakan hukum perizinan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan tanpa izin di kecamatan selebar tidak sejalan dengan Siyasah Dusturiyah yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item