HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Pebriani, Siti (2022) HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text SITI PEBRIANRI.pdf Download (3MB)

Abstract

Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Oleh Siti Pebrianti NIM 1811150114 Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, SH,MH dan pembimbing II: Drs. H. Tasri MA. Dalam penelitian ini, adanya larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU No.20 Tahun 2018) tentang pecalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Yang salah satu ketentuannya melarang mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba maju sebagai calon legislatif. Namun hal tersebut menuai pro dan kontra dikalangn masyarakat karena dianggap membatasi hak politik para mantan narapidana tersebut. Untuk itu penulis mengkaji penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan mengkaji hak politik tersebut dari hukum Positif dan hukum Islam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa “ setiap waga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Serta dalam hukum Islam tidak ada yang membedakan manusia dihadapan Allah SWT kecuali amal ibadah, Oleh karena itu seorang mantan narapida korupsi tetap akan mendapatkan hak politinya ketika sudah mendapatkan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Actions (login required)

View Item