IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI (PDTT) NO 03 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS PENDAMPINGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah)

Efriyanti, Rita (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI (PDTT) NO 03 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS PENDAMPINGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) Rita Efriyanti.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah) oleh: Rita Efrianti, NIM. 1611150066, Pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, S.H.,M.H Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu:1) bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI (PDTT) No 03 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana (Studi Di Desa Layang Lekat, Bengkulu Tengah)?2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang tugas Pendamping Desa dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana? Jenis penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum tergolong sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: a) Perencanaan, tugas pendampingan desa dalam hal perencanaan sudah sesuai dengan hal yang direncanakan atau dicanangkan oleh program desa; b) Pelaksanaan, pendamping desa belum menjalankan tugas pendampingan desa dengan baik, disebabkan dalam pelaksanaan pembangunan pendamping desa beberapa kali tidak ikut mendampingi jalanya pelaksanaan pembangunan; c) Pemantauan, dalam hal ini tugas pendampingan desa dalam hal pemantauan sudah dijalankan dengan baik. 2) Tinjauan fiqih siyasah tentang tugas pendampingan desa dalam pembangunan sarana dan prasarana belum seluruhnya sesuai dengan hukum fiqih siyasah. Kata Kunci: Peraturan Menteri Desa, Pendamping Desa, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item