TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK NYEWA OYOTAN (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)

Yusilasari, Yusilasari (2022) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK NYEWA OYOTAN (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara). Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text 046. Yusilasari (HES).pdf Download (4MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktek nyewa oyotan di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Ijarah dan Muzara’ah yang terdapat dalam praktek nyewa oyotan di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek nyewa oyotan di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Ijarah dan Muzara’ah yang terdapat dalam praktek nyewa oyotan di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa: (1) praktek nyewa oyotan yaitu dengan kesepakatan bahwa penggarap tetap pemilik lahan dan akad dalam praktik sewa menyewa tanah sawah dilakukan dengan lisan tidak tertulis, Serta pelaksanaan bagi hasil terhadap praktek sewa menyewa tanah sawah dalam sistem oyotan ialah seperdua, dan dengan ketetapan gabah padi. (2) di tinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah pada praktek sewa menyewa tersebut dilakukan dengan dua akad yaitu Ijarah dan Muzara’ah. Dalam akad Ijarah praktek sewa tersebut telah sesuai dalam Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan dalam akad muzara’ah dalam menentukan hasil ada ketentuan yang tidak sesuai yaitu dengan penetapan karung gabah padi itu mengandung unsur gharar dan kezaliman karena terdapat ketidakjelasan bagian pada pihak pemilik lahan (muzari’), sedangkan bagian penyewa lahan sudah dipastikan dari awal terlepas hasil panen melimpah atau gagal.

Actions (login required)

View Item