KEWENANGAN SERTA KEDUDUKAN OTORITA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

CAISAR, ALFIAN P ONELIM (2022) KEWENANGAN SERTA KEDUDUKAN OTORITA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text 060. Caisar Alfian P Onelim 1811150091.pdf Download (7MB)

Abstract

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini : Bagaimana Kewenangan serta kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia? Dan bagaimana Kewenangan serta kedudukan otorita di ibu kota Nusantara dalam perspektif siyasah dusturiyah? Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kewenangan serta kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara yang dinilai akan mencederai demokrasi yang ada di Indonesia, Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa kewenangan serta kedudukan yang diamanatkan Undang-Undang nomor 03 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara kepada otorita masih banyak yang bertentangan dengan nilai demokrasi di Indonesia, dikarenakan otorita ini memiliki jabatan setingkat gubernur dan menteri serta di Ibu Kota Nusantara nanti tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan juga di Ibu Kota Nusantara nanti tidak memiliki Gubernur. Padahal didalam hukum Islam Siyasah Dusturiyah seorang pemimpin ataupun berwenang ketika ingin membuat suatu Undang-Undang atau aturan wajib mengedepankan kemaslahatan bagi umat.

Actions (login required)

View Item