KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUMD (Studi Putusan PTUN Bengkulu Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL)

Santika, Santika (2022) KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUMD (Studi Putusan PTUN Bengkulu Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL). Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text 073. Santika.pdf Download (882kB)

Abstract

Terdapat dua persoalan dalam penelitian ini yakni : 1) Bagaimana dasar Hukum kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemberhentian Pegawai BUMD pada putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL? 2) Apa pertimbangan hukum yang digunakan Hakim PTUN Bengkulu dalam putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Libraray research). Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemberhentian Pegawai BUMD pada putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL merujuk pada pasal 87 UndangUndang Administrasi Pemerintahan memperluas obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; 2) Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim PTUN Bengkulu dalam putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL, Surat Keputusan Nomor: 56 Tahun 2013, yang ditetapkan di Bengkulu, tertanggal 12 November 2013 tentang pemberhentian secara tidak hormat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu: a) bahwa membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) bahwa tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 4 Maret 2014; c) Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 47 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986.

Actions (login required)

View Item