JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

Utami, Welis Putri (2022) JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH. Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text (Skripsi) Welis Putri Utami PDF.pdf Download (2MB)

Abstract

Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Oleh Welis Putri Utami, NIM: 1811150097. Pembimbing I : Dr.H Jhon Kenedi, S.H.,M.Hum dan Pembimbing II Drs. Tasri,M.A. Ada dua persolan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 2) Bagaimana peranan jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara perspektif siyasah Idariyah.Tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui: 1) Bagaimana kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 2) Bgaimana peranan jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara perspektif siyasah idariyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau (Library Research), yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat dua pandangan mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendapat pertama mengatakan bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah kekuasaan kekuasaan eksekutif. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, Bagir Manan, RM. Surachman dan Jan Maringka dengan alasan bahwa kejaksaan adalah badan pemerintahan (eksekutif). Pendapat kedua berpendapat bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah yudikatif. vii Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Andi Hamzah, Harkriastuti Harkrisnowo dan Barda Nawawi Arief. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah. Pendapat ini juga dikuatkan dengan argumentasi bahwa pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. Adapun peran jaksa dalam perspektif siyasah idariyah secara garis besar dapat di serupakan dengan wilayah al-Hisbah. Kata Kunci: Kedudukan, Jaksa Pengacara Negara, Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item