IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU XVII/ 2019 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

FIRMASYAH, FIRMANSYAH (2022) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU XVII/ 2019 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH. Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text 108. FIRMANSYAH 201176001.pdf Download (2MB)

Abstract

Sebelum Undang-Undang tentang fidusia tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan yudicial review, Undang-Undang fidusia yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia diatur dalam pasal 15 yaitu titel eksekutorial setara dengan putusan pengadilan sehingga kreditur yang dirugikan akibat debitur yang wanprestasi dapat mengambil barang jaminan fidusia secara sepihak Hingga akhirnya akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat ( 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penelitian ini Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini hasil dari penelitian tesis ini menerangkan bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia merujuk pada 3 Aspek yaitu Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, secara Filosofis di batalnya Frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sebagai titel eksekutorial sertifikat fidusia tidak mencerminkn rasa keadilan bagi mahluk Tuhan, Kemudian secara sosiologis karena perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur perilaku debt collector (juru tagih) yang sering menabrak aturan atau minimal menabrak etika di dalam melakukan penagihan dan secara yuridis bertentangan dengan hak asasi manusia yang di atur dalam Pasal 28 Undang – undang Dasar 1945 kemudian Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Penegakan Hukum Berimplikasi berubahnya bunyi Pasal 15 ayat (2) Pasal 15 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang – undang jaminan Objek Fidusia nomor 42 tahun 1999 yaitu intinya jika debitur wanprestasi dan keberatan menyerahkan secara sukarela maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri karena titel eksekutorial di sertifikat fidusia tidak lagi disamakan kekuatan putusan pengadilan kemudian kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan namun jika eksekusi kreditur secara sepihak dan memaksa aparat kepolisian dapat bertindak sesuai amanah penegakan hukum pidana di indonesia dan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap persoalan tersebut Islam memandang bahwa terkait perlindungan jiwa (hifdzun nafs), negara wajib hadir sebagai pelaksana perlindungan terhadap kebutuhan dasar tersebut karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 apabila Defkolektor melakukan Penarikan paksa itu merupakan perbuatan jinayah yaitu mengambil dan merampas milik orang lain dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan dari itu Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam hal ini aparat penegak hukum contohnya kepolisian dan kehakiman

Actions (login required)

View Item