PELAKSANAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HAK INISIATIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu)

Pebrianto, M. Irwan (2022) PELAKSANAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HAK INISIATIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu). Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text (Thesis) TESIS IRWAN.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HAK INISIATIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu) Penulis: M. Irwan Pebrianto NIM. 2011760004 Pembimbing: 1. Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum 2. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Rumusan penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Pelaksanaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif DPRD?, 2. Bagaimana kajian Fiqh Siyasah terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif DPRD? Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Peran DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Begkulu masih sejalan dengan Undang�Undang No 12 tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, Faktor-faktor pengahambat datang dari internal dan eksternal. Faktor Internal diantaranya, konflik kepentingan antara anggota panitia khusus dan usulan ide tiap anggota panitia khusus sering berbeda. Sementara faktor Eksternal yaitu, kepentingan dari Stake Halder yang berbenturan dengan Perda dan ketidak hadiran Stake Halder dalam rapat pembahasan Raperda. Kemudian ada juga faktor pendukung seperti, tenaga ahli yang menguasai tentang usulan Raperda tersebut dan adanya studi kedaerah yang telah menerapkan Raperda yang sama. 2) Terkait Pelaksanaan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan usul inisiatif dalam prespektif fiqih siyasah, meskipun DPRD mempunyai fungsi legislasi, namun kekuasaanya berbeda dengan dalam ketatangeraan Islam. Jika kita melihat fungsi legislasi DPRD hanya sebatas terkait dengan kedaerahan, itu pun fungsi yang dimilikinya tidak secara utuh hanya dapat dan ikut dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Hal ini tentu berbeda dengan kewenangan Ahlu halli wal Aqdi yang mempunyai kekuasaan yang sangat luas mencakup segala bidang permasalah yang tidak terdapat pengaturanya dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Kata Kunci : Hak Inisiatif, Fiqih Siyasah, DPRD

Actions (login required)

View Item