PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DILAHAN PRIBADI TANPA IZIN OLEH PEMERINTAH KOTA BENGKULU DITINJAU MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN HUKUM ISLAM

Mardiana, Mardiana (2022) PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DILAHAN PRIBADI TANPA IZIN OLEH PEMERINTAH KOTA BENGKULU DITINJAU MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN HUKUM ISLAM. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text MARDIANA PDF.pdf Download (2MB)

Abstract

Latar belakang skripsi ini yaitu, terdapat penarikan retribusi parkir dilahan pribadi yang belum mempunyai izin dari pemerintah kota bengkulu, maka dari itu ada Tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1).Bagaimana Proses Penarikan Tarif Retribusi parkir di Lahan Pribadi Oleh Pemerintah Kota Bengkulu (2).Bagaimana Tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Tanpa Pemerintah Kota Bengkulu Di Pematang Gubernur. (3).Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Parkir di Lahan Pribadi Oleh Pemerintah Kota Bengkulu di Pematang Guberner. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Terjadinya Tarif Penarikan Retribusi Parkir di Lahan Pribadi Oleh Pemerintah di Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Siyasah Dusturiyah Terhadap Penarikan Tarif Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Kota Bengkulu di Pematang Gubernur. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Di Pematang Gubernur. Penulis menggunakan penelitian lapangan (field reserch) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat masalah dalam sistem pengelolaan parkir dilahan pribadi oleh Pemerintah Kota Bengkulu. karena pengelola parkir tidak mempunyai surat izin pengambilan tarif retribusi parkir dilahan pribadi sehingga hal ini jelas sudah terdapat unsur ilegal atau tidak resmi,sedangkan dalam aturan-aturan pemerintah sudah di jelaskan bagi siapapun yang ingin membuka lahan parkir baik itu di lahan pribadi atau lahan lainnya harus memiliki surat izin dari dinas perhubungan, sebagaimana telah di terangkan di dalam al-qur’an memakan hak yang bukan milik kita itu hukumnya Haram.

Actions (login required)

View Item