ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn TENTANG IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH

Fajri, Al (2022) ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn TENTANG IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text AL FAJRI.pdf Download (5MB)

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami perspektif hukum positif ?, (2) Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami perspektif maslahah mursalah?. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mencari kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami dalam perspektif hukum positif., (2) Untuk mencari kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami dalam perspektif maslahah mursalah. Adapun jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Metode Dokumen (Dokumentation). Kesimpulan dari skripsi ini adalah (1) Dalam Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, mengenai permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua, tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, j.o Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan j.o Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Alasan x tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperbolehkannya poligami sebagaimana diatur dalam peraturan di atas. Namun penulis sependapat dengan keputusan hakim yang memberikan izin poligami terhadap pemohon karena alasan yang ditemukan saat peradilan yaitu antara pemohon dan termohon tinggal berjauhan dan alasan ini dapat disesuaikan dengan alasan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 4 ayat 1. (2) Pertimbangan kemaslahatan dalam Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, penggunaannya sebagai dasar pertimbangan kurang tepat, karena dibolehkannya poligami, apabila dalam keadaan darurat dan dalam keadaan yang benarbenar mendesak. Menurut penulis, alasan berpoligami “untuk membantu perekonomian calon istri kedua”, bukanlah suatu keadaan mendesak. Ia tidak masuk kedalam tingkat Maslahah alDaruriyah, tetapi hanya sampai pada Maslahah al-Tahsiniyah. Menurut penulis, masih banyak alternatif lain untuk membantu perekonomian calon istri kedua tanpa harus berpoligami, seperti memberi santunan langsung berupa harta dan makanan atau memberikan modal untuk dibuat usaha.

Actions (login required)

View Item