KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Utami, Beta (2022) KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text BETA UTAMI.pdf Download (3MB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah Reoublik Indonesia (DPDRI) adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang anggotanya merupakan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Istilah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) merupakan bagian dari lembaga legislatif dalam fiqih siyasah dikenal dengan istilah ahl al-halli wa al-‘aqd mereka adalah para tokoh, ulama pemimpin, suku yang mempunyai fungsi dan wewenang, ahl al-halli wa al-‘aqd pemegang kekuasan tertinggi untuk memilih dan membai‟at imam serta untuk memecat memberhentikan khalifah. mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat. mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat yang tidak diatur tegas oleh Al-Qur‟an dan Hadist. Penelitian ini termasuk jens penelitian kepustakaan (library research) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan dalam penelitian ini diperoleh data primer, sekunder. Hasil penelitian ini adalah kedudukan dewan perwakilan daerah republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 22C dan pasal 22D. seharusnya kedudukan dan kompetensi dewan perwakilan daerah republik Indonesia itu harus diperkuat atau ditambah lagi melalui amandemen ke-5 agar kinerja suatau lembaga dewan perwakilan daerah republik Indonesia menjadi lebih baik dalam otonomi daerah. Jika dewan perwakilan daerah republik Indonesia mempunyai kedudukan terbatas, maka ia mempunyai kewenangan khusus dan lebih berantusias dalam kinerjanya membangun daerah. Pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan dewan perwakilan daerah republik viii Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang ada selama ini tampak tidak sejalan atau tidak sesuai karena ahl al-halli wa al-‘aqd merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa.

Actions (login required)

View Item