PENERTIBAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF FIGH SIYASAH (Studi kasus HGU atas nama Sahabuddin di Kabupaten Seluma)

Fransiska, Anggita (2022) PENERTIBAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF FIGH SIYASAH (Studi kasus HGU atas nama Sahabuddin di Kabupaten Seluma). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text ANGGITA FRANSISKA.pdf Download (8MB)

Abstract

Terdapat dua hal yang dikaji dalam penelitian skripsi ini : Bagaimana upaya penertiban tanah guna usaha yang telah habis masa berlakunya oleh badan pertanahan nasional kabupaten seluma? Dan bagaiman perspektif fiqih siyasah mengenai penertiban tanah guna usaha yang telah habis masa berlakunya oleh badan pertanahan nasional kabupaten seluma? Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia khususnya di Kabupaten Seluma, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penyelesaian beserta hasilnya dalam contoh kasus penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya oleh an. Sahabudin yang bertempat di Kabupaten Seluma dan telah menerbiatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 29 SHM. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa, tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya kembali kepada negara dan Sertifikat Hak Guna tidak dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) karena status tanahnya yang merupakan milik negara. Sehingga dalam upaya menertibannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu melakukan inventarisasi dan pengecekan secara berkala untuk memantau tanah HGU yang telah habis masa berlakunya atau terlantar. Dalam tinjauan hukum islam fiqih siyasah dalam hal ini siyasah dusturiyah kepemilikan tanah dalam dalam Islam diatur dan dikenal dengan istilah iqta yaitu kepemilikan tanah melalui penyerahan sebidang tanah yang tidak bertuan kepada perseorangan atau kelompok yang di anggap baik untuk memiliki dan memfungsikan tanah yang bersangkutan. Sedangkan penertiban tanah mawat atau terlantar dalam islam, mengemukakan satu prinsip pencabutan hak milik atas tanah terlantar atau sekiranya tanah tersebut tidak dimajukan atau dibiarkan menjadi teribiar atau terlantar, maka tanah tersebut diambil kembali oleh negara atau memberi milik tanah kepada orang lain.

Actions (login required)

View Item