PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL PERSEFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)

Yanti, Fitria Resa (2022) PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL PERSEFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text FITRIA RESA YANTI.pdf Download (5MB)

Abstract

Ada dua perseoalan yang di kaji dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan Emas illegal di desa Muara Tiku. (2). Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dari penelitian tersebit memperoleh hasil yaitu: (1). Dengan menertibkan langsung penambang dengan berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum, selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Muratara ialah membentuk tim satuan tugas (satgas) atau tim pengendalian pencemaran air sungai untuk melakukan sosialisai tentang pencemaran lingkungan serta sosialisasi tentang pengelolaan limbah hasil tambang. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Muratara ialah dengan membentuk regulasi khusus mengenai tambang emas dilingkungan Kabupaten Muratara sebagai upaya pemberian kepastian hukum serta sangsi terhadap kesalahan dalam penambangan serta (SOP) yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, dan dapat menekan untuk melakukan reklamasi pasca tambang untuk menjaga ekositem dan mempertahankan kelestarian lingkungan di Kabupaten Muratara. (2) Kewenangan ix pemberian izin usaha tambang diberikan oleh pemerintah pusat berdasakan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun jika dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup adalah wewenangan pemerintah daerah. Ditinjau dari perspektif siyasah, Tindakan pemerintah daerah dengan menutup dan melakukan penertiban terhadap penambang emas illegal telah mencerminkan prinsip fiqh siyasah berupah prinsip keadilan dan prinsip amar ma‟ruf nahi mungkar. Selain itu, penertiban tambang ilegal ini juga mencerminkan perintah Allah yang tertuang dalam surah Ar-Rum ayat 41, mengenai seruan untuk tidak merusak bumi.

Actions (login required)

View Item