TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DALAM MENYEDIAKAN SARANA DANPRASARANA PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH NEGERI BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)

Rekaldo, Regi (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DALAM MENYEDIAKAN SARANA DANPRASARANA PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH NEGERI BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text REGI REKALDO PDF.pdf Download (4MB)

Abstract

Sarana Dan Prasarana Pendidikan merupakan hal yang penting dari sebuah sekolah dan sebagai penunjang proses pembelajaran. Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk sekolah negeri ini merupakan tanggung jawab pemerintah Daerah masing-masing sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 dan Fiqh Siyasah. Namun, penyediaan Sarana dan Prasarana pendidikan untuk Sekolah Negeri di Kabupaten Kaur belum terlaksana dengan baik terlihat masih adanya Sekolah Dasar yang memiliki kondisi Sarana dan Prasarana kurang memeadai. untuk megungkap persoalan tersebut. Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019. (2) apa faktor penghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah Kabupaten Kaur dalam menyediakan sarana dan parasarana pendidikan. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian lapangan (field research). peneliti mengkaji studi dengan menggunakan data primer yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: dalam kajian pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kaur dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan belumlah sepenuhnya baik dan belum sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 serta prinsip fiqh siyasah yaitu prinsip keadilan, kedaulatan, musyawarah, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewaijban serta prinsip amar ma‟ruf nahi munkar. Adapun faktor penghambat pelaksanan kewengan pemerintah Kabupaten Kaur dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yaitu: faktor anggaran, faktor jalan, faktor informasi.

Actions (login required)

View Item